LANGSA – Pemerintah Kota Langsa menjadi tuan rumah High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Aceh 2026 yang digelar Pemerintah Aceh bekerja sama dengan Bank Indonesia di Hotel Harmoni, Langsa, Senin (6/7/2026).
Pertemuan dibuka Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir dan dihadiri unsur Pemerintah Aceh, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Bulog, Bank Aceh, serta bupati dan wali kota bersama jajaran TPID dan TP2DD kabupaten/kota se-Aceh.
Dalam sambutannya, Muhammad Nasir menegaskan forum tersebut menjadi wadah memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam merumuskan langkah strategis pengendalian inflasi sekaligus mempercepat digitalisasi keuangan daerah.
Mengusung tema “Sinergi Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi Keuangan untuk Pemulihan Ekonomi Aceh Pasca Bencana“, pertemuan ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjaga stabilitas harga serta mendorong transformasi digital sebagai penopang pemulihan ekonomi daerah.
Menurutnya, pengendalian inflasi harus dilakukan secara terpadu mulai dari perencanaan produksi, kelancaran distribusi, penguatan cadangan pangan, stabilisasi harga hingga penyampaian informasi kepada masyarakat.
Di sisi lain, percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan perluasan transaksi non-tunai dinilai dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah.
Muhammad Nasir juga mendorong pemerintah kabupaten/kota memperkuat kerja sama antardaerah agar wilayah yang surplus produksi dapat menopang daerah yang mengalami kekurangan pasokan sehingga stabilitas harga dan ketahanan pangan tetap terjaga.
Sementara itu, Wali Kota Langsa Jeffry Sentana S. Putra yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Langsa Suhartini menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Aceh dan Bank Indonesia atas penyelenggaraan forum tersebut.
Menurutnya, pengendalian inflasi berperan penting menjaga daya beli masyarakat dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, sedangkan digitalisasi menjadi fondasi tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Ia mengatakan, Pemerintah Kota Langsa terus memperkuat koordinasi lintas sektor, memantau harga kebutuhan pokok, melaksanakan Gerakan Pangan Murah dan operasi pasar, serta mempercepat implementasi ETPD dan digitalisasi pelayanan publik guna meningkatkan efisiensi pelayanan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Suhartini menambahkan, berbagai upaya tersebut membuahkan hasil dengan diraihnya penghargaan sebagai Kota Terbaik I Pengendalian Inflasi Tingkat Sumatera Tahun 2026 dari Kementerian Dalam Negeri.
Melalui forum ini, seluruh peserta diharapkan menghasilkan langkah-langkah konkret untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah, menjaga inflasi tetap terkendali, mempercepat digitalisasi keuangan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. (Roy)
Komentar