BANDA ACEH – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI mendorong percepatan penyelesaian persoalan warga eks Blang Lancang – Rancong di Kota Lhokseumawe yang telah berlangsung selama lebih dari lima dekade.
Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan antara BAM DPR RI dan Pemerintah Aceh yang berlangsung di Ruang Potensi Daerah I Sekretariat Daerah Aceh, Senin (8/6/2026). Rombongan BAM DPR RI diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir.
Dalam pertemuan itu, M. Nasir menjelaskan permasalahan warga eks Blang Lancang – Rancong telah berlangsung sejak 1974 atau sekitar 52 tahun dan hingga kini belum memperoleh penyelesaian yang tuntas. Sebanyak 542 kepala keluarga (KK) terdampak masih menunggu kepastian terkait hak-hak mereka.
Menurut Nasir, persoalan tersebut perlu dibahas secara menyeluruh guna menentukan langkah penyelesaian yang paling tepat, baik melalui program pemukiman kembali (resettlement) maupun pemberian kompensasi kepada warga terdampak.
Pemerintah Aceh, kata dia, mendorong opsi pemberian kompensasi berupa nilai yang setara dengan satu kavling tanah bagi setiap kepala keluarga sebagai salah satu alternatif penyelesaian.
“Persoalan ini perlu kita bahas bersama agar dapat dipastikan langkah yang paling tepat untuk dilakukan. Mudah-mudahan dengan hadirnya BAM DPR RI ada jalan keluar bagi masyarakat,” ujar Nasir.
Sementara itu, Ketua BAM DPR RI, Ahmad Heryawan, mengatakan kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari upaya memperjuangkan hak-hak masyarakat yang hingga kini belum terpenuhi.
Ia berharap kehadiran BAM DPR RI dapat menjadi momentum untuk mendorong penyelesaian persoalan yang telah berlarut-larut selama puluhan tahun.
“Semoga kedatangan kami bisa membantu menyelesaikan persoalan yang macet selama 50 tahun ini. Kami hadir untuk membela hak-hak rakyat dan negara wajib menyelesaikan kewajibannya kepada rakyat,” katanya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Lhokseumawe Husaini, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR Aceh Nurchalis, Staf Ahli Gubernur Aceh, perwakilan Pertamina Wilayah Aceh, para kepala biro di lingkungan Setda Aceh, serta jajaran SKPA terkait. (***)
Komentar