SIGLI – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir di Kabupaten Pidie Jaya. Dukungan tersebut diharapkan mempercepat pemulihan infrastruktur dan kehidupan masyarakat terdampak sekaligus mendorong penanganan banjir secara lebih permanen.
Hal itu disampaikan Tito saat mengunjungi Pendopo Bupati Pidie Jaya dan bertemu Bupati H. Sibral Malasyi, M.A., S.Sos., M.E., Selasa (3/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Sibral Malasyi memaparkan kondisi terkini pascabanjir yang kembali melanda lima kecamatan dan 21 gampong. Bencana tersebut berdampak terhadap sekitar 4.500 kepala keluarga atau 15.000 jiwa.
Bupati menyampaikan, keterbatasan kemampuan fiskal daerah membutuhkan dukungan dan intervensi pemerintah pusat agar penanganan bencana dapat berjalan lebih cepat dan menyeluruh.
Menurutnya, penanganan banjir tidak cukup hanya dengan memperbaiki kerusakan setelah bencana, tetapi harus diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang mampu mengurangi risiko banjir berulang.
Salah satu pekerjaan strategis yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah perbaikan Sungai Ulim di Gampong Alue Ketapang, Kecamatan Bandar Dua. Penanganan sungai tersebut ditargetkan rampung pada 2026.
Sementara itu, keseluruhan program rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilaksanakan secara bertahap selama tiga tahun, mulai 2026 hingga 2028.
Menanggapi paparan tersebut, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa program yang telah masuk dalam agenda rehabilitasi dan rekonstruksi harus segera direalisasikan secara konsisten.
Pemerintah pusat, katanya, telah menyiapkan dukungan anggaran melalui berbagai kementerian dan lembaga untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
Tito juga menjelaskan, daerah yang kembali mengalami bencana dengan dampak luas dapat mempertimbangkan penetapan kembali status tanggap darurat.
Langkah ini diperlukan agar penanganan kerusakan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat dilakukan lebih cepat tanpa terhambat prosedur yang panjang.
Bagi Bupati Sibral Malasyi, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi bukan semata-mata persoalan pembangunan fisik, melainkan menyangkut keselamatan dan kepastian hidup masyarakat.
Karena itu, ia berharap sinergi pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dapat menghasilkan penanganan sungai, jalan, jembatan, serta fasilitas umum yang lebih tangguh menghadapi ancaman bencana.
Dalam kunjungan tersebut, turut disalurkan bantuan untuk masyarakat terdampak berupa logistik darurat dan 1.000 paket sembako dari Kementerian Sosial dengan nilai keseluruhan Rp656.771.348.
Selain itu, Satgas PRR menyerahkan satu unit kendaraan water supply multifungsi serta tiga unit pompa air portabel.
Bupati Sibral Malasyi menegaskan, masyarakat Pidie Jaya tidak boleh terus hidup dalam kecemasan setiap kali hujan deras mengguyur. Oleh sebab itu, momentum rehabilitasi dan rekonstruksi harus menjadi titik balik untuk membangun sistem perlindungan bencana yang lebih permanen.
Ia berharap pemulihan pascabanjir tidak hanya mengembalikan kondisi infrastruktur seperti semula, tetapi juga menghadirkan pembangunan yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Dengan demikian, Pidie Jaya semakin siap menghadapi ancaman bencana pada masa mendatang. (Has)
Komentar