SUBULUSSALAM – Wali Kota Subulussalam H.M. Rasyid menandatangani prasasti perubahan nama RSUD Kota Subulussalam menjadi RSUD H. Merah Sakti Kota Subulussalam.
Penandatanganan dilakukan dalam rangkaian peringatan hari jadi ke-64 Kota Subulussalam di Lapangan Sada Kata, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Subulussalam, Senin, 14 September 2026.
Penandatanganan prasasti disaksikan Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Keistimewaan Aceh Husnan serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Subulussalam.
Upacara diawali dengan tari Dampeng saat Wali Kota bersama unsur Forkopimda dan tamu undangan tiba di lokasi. Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan Sholawat Badar, menyanyikan Indonesia Raya, Hymne Aceh, dan Hymne Subulussalam.
Mantan Wakil Wali Kota Subulussalam Salmaza kemudian membacakan sejarah berdirinya Kota Subulussalam.
Dalam sambutannya, Rasyid mengatakan pertambahan usia kota harus menjadi momentum untuk mengingat sejarah dan perjuangan para pendahulu.
“Di balik usia yang bertambah, ada sejarah yang tidak boleh kita lupakan, karena Subulussalam lahir dari sebuah cita-cita,” kata Rasyid.
Subulussalam resmi menjadi daerah otonom pada 2 Januari 2007. Menurut Rasyid, pembentukan kota tersebut bukan akhir perjuangan, melainkan awal dari amanah untuk membangun pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menyebut perjalanan 19 tahun sebagai daerah otonom telah membawa Subulussalam melewati berbagai fase pemerintahan dan perubahan.
Rasyid juga menyampaikan penghargaan kepada para pemimpin terdahulu, yakni H. Asmauddin sebagai penjabat wali kota pertama, H. Martin Deski, almarhum H. Merah Sakti sebagai wali kota pertama hasil pemilihan langsung, serta H. Affan Alfian Bintang.
“Tidak semua yang mereka kerjakan sempurna. Tidak ada pemerintahan yang sempurna, tetapi setiap masa telah memberikan sesuatu bagi perjalanan kota ini,” ujarnya.
Rasyid mengatakan pembangunan yang telah dilakukan para pemimpin sebelumnya harus menjadi pijakan bagi pemerintahan saat ini.
Menurut dia, jejak masa lalu tidak perlu dihapus, melainkan dijadikan bahan evaluasi untuk menentukan arah pembangunan.
“Jangan menghapus jejak masa lalu, justru harus belajar dari seluruh jejak itu,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Rasyid juga memaparkan sejumlah program pemerintahannya, termasuk pengembangan sumber daya manusia melalui Sekolah Rakyat.
Program itu, kata dia, ditujukan untuk memberikan akses pendidikan bermutu bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan.
Pemerintah Kota Subulussalam juga tengah membuka jalan bagi hadirnya sekolah nasional terintegrasi.
Menurut Rasyid, pendidikan tersebut diarahkan untuk meningkatkan mutu, kesempatan, dan daya saing peserta didik tanpa menjadikan kondisi ekonomi keluarga sebagai penghalang.
“Dahulu mereka memperjuangkan lahirnya sebuah kota agar rakyat memiliki masa depan. Hari ini, kita berjuang agar anak-anak kota ini memiliki kemampuan untuk mengisi masa depan itu,” tuturnya.
Di bidang kebudayaan, pemerintah kota mendorong pengembangan bahasa dan budaya Singkil melalui muatan lokal, kreativitas musisi daerah, serta pengakuan warisan budaya takbenda.
Rasyid mengatakan kesenian Nakan Lancing dan Tari Biahat diupayakan mendapat penetapan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia.
Selain pembangunan manusia dan kebudayaan, pemerintah kota, kata Rasyid, juga mulai membenahi konektivitas antarwilayah.
Ia mengingatkan kepala daerah agar tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan utama kepemimpinan.
Menurut dia, orientasi seorang pemimpin semestinya diarahkan pada keberlanjutan pembangunan dan kepentingan generasi mendatang.
“Jabatan bukanlah tujuan, namun jabatan adalah amanah,” kata Rasyid. (**)



Komentar