BLANGKEJEREN – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Gayo Lues menggelar rapat paripurna Masa Sidang I Tahun Sidang 2026 untuk membahas Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2025, di Ruang Sidang Utama DPRK Gayo Lues, Jumat, 12 September 2026.
Ketua DPRK Gayo Lues H. Ali Husin meminta Pemerintah Kabupaten Gayo Lues segera melengkapi dokumen Perubahan APBK 2026. Menurut dia, bahan perubahan anggaran harus diserahkan sebelum batas waktu pada 20 September 2026.
“Kami meminta kepada pihak eksekutif agar bahan untuk perubahan anggaran segera disiapkan dan dilengkapi secara menyeluruh. Mengingat batas waktu penyampaian akan berakhir pada 20 September ini,” kata Ali Husin dalam rapat tersebut.
Menanggapi permintaan itu, Bupati Gayo Lues menginstruksikan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah dan seluruh organisasi perangkat daerah mempercepat penyusunan data serta dokumen pendukung Perubahan APBK 2026.
Pembahasan perubahan anggaran dijadwalkan berlangsung sekitar 22 September 2026.
Dalam pidato pengantar laporan pertanggungjawaban, Bupati juga menyampaikan capaian pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan pelaksanaan APBK Gayo Lues 2025 yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Menurut Bupati, capaian tersebut membuat Gayo Lues mempertahankan opini WTP selama 12 kali berturut-turut. Ia menyebut pencapaian itu merupakan hasil kerja sama pemerintah daerah dan DPRK dalam memperkuat tata kelola keuangan.
“Capaian ini menandai keberhasilan Kabupaten Gayo Lues mempertahankan predikat opini WTP sebanyak 12 kali berturut-turut dari BPK-RI,” ujar Bupati.
Pemerintah daerah berharap Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK 2025 dapat segera dibahas bersama fraksi-fraksi DPRK sesuai mekanisme dan tata tertib yang berlaku.
Rapat kemudian diskors oleh Ketua DPRK Ali Husin untuk dilanjutkan dengan pembahasan serta penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi sesuai agenda yang telah ditetapkan. (**)
Komentar