PIDIE JAYA — Bupati Pidie Jaya H. Sibral Malasyi mendorong percepatan pemulihan ekonomi masyarakat setelah banjir hidrometeorologi melanda sejumlah wilayah di kabupaten tersebut. Upaya itu dibahas saat pemerintah pusat meninjau langsung lokasi terdampak, Sabtu, 8 Agustus 2026.
Sibral didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Oriza Safitri serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) saat mendampingi tim pemerintah pusat. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan tepat sasaran, terutama pada sektor yang berkaitan dengan kehidupan dan sumber penghasilan masyarakat.
Rombongan pemerintah pusat berjumlah sekitar 20 orang. Mereka berasal dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Ekonomi Kreatif.
Tim meninjau sejumlah lokasi terdampak, mulai dari hunian sementara, lahan pertanian, tambak dan kolam masyarakat, pasar, UMKM hingga sejumlah potensi ekonomi kreatif.
Sibral mengatakan kunjungan lintas kementerian tersebut menjadi penting karena Pidie Jaya memasuki masa transisi menuju pemulihan. Menurut dia, kebutuhan masyarakat tidak lagi sebatas penanganan kerusakan fisik, tetapi juga pemulihan aktivitas ekonomi.
“Prioritas kita sekarang adalah bagaimana masyarakat kembali bekerja dan memperoleh penghasilan. Lahan pertanian harus kembali produktif, tambak dan usaha perikanan harus dipulihkan, perdagangan harus bergerak,” kata Sibral.
Di sektor pertanian, pemerintah daerah menyampaikan sejumlah persoalan, termasuk kerusakan jaringan irigasi dan tingginya endapan lumpur di lahan persawahan.
Pemkab Pidie Jaya mendorong kajian cepat dan pemetaan lahan untuk menentukan areal yang masih dapat direhabilitasi menjadi sawah serta lahan yang membutuhkan alternatif pemanfaatan.
Pemerintah daerah juga mengusulkan dukungan sekitar Rp150 miliar untuk rehabilitasi dan pencetakan lahan. Selain anggaran, Pemkab meminta tambahan alat berat untuk mempercepat penanganan lahan terdampak.
Menurut Sibral, bantuan satu unit ekskavator dari pemerintah pusat telah membantu proses pemulihan. Namun, tambahan alat berat masih dibutuhkan agar pengerjaan lahan dapat dipercepat.
“Jangan sampai masyarakat terlalu lama menunggu. Semakin lama lahan tidak bisa digunakan, semakin besar kerugian yang ditanggung petani,” ujarnya.
Ia meminta dukungan pemerintah pusat diperkuat melalui anggaran, alat berat, sarana produksi, dan pendampingan teknis. Seluruh intervensi, kata dia, harus berbasis data dan kondisi lapangan agar tepat sasaran.
Di sektor kelautan dan perikanan, pemerintah daerah memprioritaskan rehabilitasi tambak dan kolam serta pemulihan aktivitas nelayan dan pembudidaya ikan.
Sibral berharap masyarakat yang mengalami kerusakan ringan maupun yang telah melakukan pemulihan secara mandiri dapat segera memperoleh bantuan sarana produksi, termasuk benih dan pakan.
“Pemulihan bukan hanya membersihkan lahan atau memperbaiki infrastruktur. Yang paling penting adalah memastikan masyarakat kembali memiliki modal untuk berproduksi dan mendapatkan penghasilan,” katanya.
Selain pertanian dan perikanan, pemerintah pusat dan daerah turut meninjau kondisi pasar, UMKM, industri kecil dan menengah, serta sektor ekonomi kreatif yang terdampak bencana.
Sibral berharap peninjauan tersebut menghasilkan kebijakan dan dukungan konkret untuk mempercepat pemulihan ekonomi lokal. Ia juga mendorong program lintas kementerian disinergikan agar bantuan tidak berjalan sendiri-sendiri dan menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
Pemkab Pidie Jaya, kata Sibral, akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dunia usaha, dan lembaga terkait selama masa transisi pemulihan.
“Kami tidak ingin masyarakat merasa ditinggalkan setelah bencana. Pemerintah daerah terus bergerak dan berkoordinasi. Kami berharap pemerintah pusat juga terus hadir sampai masyarakat benar-benar pulih dan kembali produktif,” ujarnya.
Sibral berharap masa transisi dapat dimanfaatkan untuk mempercepat rehabilitasi sekaligus membangun kembali fondasi ekonomi masyarakat.
Ia menilai proses pemulihan tidak sekadar mengembalikan kondisi sebelum bencana, tetapi juga menjadi momentum membangun sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan ekonomi kreatif yang lebih produktif, tangguh, dan berkelanjutan. (Has)
Komentar