ACEH TAMIANG – Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membahas percepatan penanganan sejumlah infrastruktur strategis, mulai dari normalisasi sungai hingga penataan ruang publik.
Pembahasan berlangsung dalam kunjungan kerja Pelaksana Tugas Direktur Pengembangan Kawasan Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Kusuma Wardani di Aula Bupati Aceh Tamiang, Jumat, 14 Agustus 2026.
Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi mengatakan percepatan penanganan infrastruktur diperlukan untuk mengurangi risiko banjir sekaligus meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah normalisasi sungai dari hulu hingga hilir. Aceh Tamiang merupakan wilayah hilir yang rentan terdampak peningkatan debit air dari kawasan hulu.
“Penanganan sungai harus dilakukan secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir, sehingga risiko banjir dapat diminimalkan dan masyarakat lebih terlindungi,” ujar Armia.
Selain normalisasi sungai, pemerintah daerah meminta percepatan penataan lapangan Tribun Aceh Tamiang. Lapangan tersebut direncanakan menjadi lokasi upacara sekaligus ruang publik dan ikon daerah yang dapat mendukung aktivitas masyarakat serta pengembangan UMKM.
Penataan kawasan itu akan memperhatikan aspek lingkungan dengan mempertahankan vegetasi yang masih baik. Sejumlah fasilitas pendukung, seperti toilet dan musala, juga akan disiapkan.
Armia mengapresiasi dukungan Kementerian PU terhadap pembangunan di Aceh Tamiang. Ia berharap koordinasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat mempercepat pelaksanaan sejumlah program infrastruktur.
Kusuma Wardani mengatakan Kementerian PU telah meninjau sejumlah lokasi dan mencatat kebutuhan penanganan infrastruktur di Aceh Tamiang.
“Untuk tahun ini kami fokus pada sejumlah pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah diidentifikasi bersama pemerintah daerah,” kata Kusuma.
Menurut dia, pemerintah berharap tahapan pekerjaan dapat berjalan sesuai target sehingga manfaat pembangunan segera dirasakan masyarakat.
Pembahasan juga mencakup peningkatan pelayanan air minum. Pemerintah daerah dan Kementerian PU menyoroti perlunya pembenahan manajemen PDAM serta dukungan peralatan untuk menjaga pelayanan ketika terjadi kondisi darurat.
Selain persoalan infrastruktur, Kementerian PU menyoroti penanganan kemiskinan ekstrem berbasis data by name by address. Perhatian diarahkan kepada masyarakat yang belum memperoleh akses air minum layak dan sanitasi memadai, terutama di desa yang masuk dalam basis data.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan Kementerian PU sepakat memperkuat sinergi dalam pembangunan dan pemulihan infrastruktur. Upaya tersebut diharapkan meningkatkan pelayanan dasar sekaligus mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. (Roy)
Komentar