ACEH TAMIANG — Bupati Aceh Tamiang Irjen Pol. (Purn.) Drs. Armia Pahmi meminta seluruh perangkat daerah memastikan setiap rupiah anggaran yang dikelola pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya pertanggungjawaban dan perbaikan tata kelola keuangan daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Armia dalam Exit Meeting Audit Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh di Aula Setdakab Aceh Tamiang, Jumat, 7 Agustus 2026.
Armia mengatakan pengelolaan keuangan daerah tidak cukup hanya memenuhi aspek administrasi, tetapi harus memiliki dampak yang dapat dirasakan masyarakat. Hal itu, kata dia, termasuk dalam penyaluran berbagai bentuk bantuan pemerintah.
“Kami berharap setiap rupiah anggaran yang dikelola dipertanggungjawabkan, termasuk berbagai bentuk bantuan pemerintah, benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” kata Armia.
Dalam kesempatan tersebut, Armia mengapresiasi BPK RI Perwakilan Aceh yang telah menyelesaikan pemeriksaan laporan keuangan selama 35 hari.
Setelah audit selesai, ia meminta seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan. Pembenahan diminta dilakukan terhadap tata kelola keuangan, dokumen, aset, dan sistem kearsipan.
Armia mendorong digitalisasi dokumen serta inventarisasi aset dilakukan secara menyeluruh. Menurut dia, langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat administrasi pemerintahan sekaligus memudahkan proses pertanggungjawaban keuangan daerah.
Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Aceh Ahmad Fauzi Lubis mengatakan proses pemeriksaan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi Aceh Tamiang pascabanjir yang menyebabkan sejumlah dokumen mengalami kerusakan.
Meski demikian, Ahmad menegaskan kondisi tersebut tidak mengurangi independensi BPK dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
BPK memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemkab Aceh Tamiang. Rekomendasi tersebut mencakup percepatan digitalisasi dokumen, penyempurnaan penyajian utang belanja sesuai standar akuntansi, penyelesaian kontrak yang terdampak bencana, serta perbaikan administrasi aset hibah.
Ahmad meminta Pemkab Aceh Tamiang segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Pemerintah daerah juga diminta mengirimkan tim ke Banda Aceh untuk menyempurnakan laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan.
Menurut Ahmad, tindak lanjut hasil audit menjadi bagian penting untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah dan memastikan setiap catatan pemeriksaan dapat diselesaikan sesuai ketentuan.
Exit meeting tersebut turut dihadiri Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang Aulia Azhari dan sejumlah Kepala SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. (Roy)
Komentar